Akselerasi Transformasi Organisasi, Kemdiktisaintek Matangkan Penataan Proses Bisnis dan Peta Jabatan LLDIKTI

PALEMBANG – Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemdiktisaintek, Amalia Suzianti, menekankan pentingnya penyelesaian dokumen tata laksana sebagai fondasi utama dalam membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri perwakilan LLDIKTI Wilayah I hingga XVII di Kantor LLDIKTI Wilayah II Palembang, Kamis (12/2), Amalia menegaskan bahwa peta proses bisnis dan peta jabatan bukan sekadar syarat administratif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Tanpa adanya transparansi alur kerja yang terukur, kementerian akan sulit melakukan evaluasi kinerja maupun menindaklanjuti usulan pengembangan organisasi di daerah.

Dalam paparannya, Amalia Suzianti menyoroti bahwa kenaikan nilai reformasi birokrasi sangat bergantung pada akurasi data di lapangan, mulai dari analisis beban kerja hingga validasi daftar nominatif pegawai. Beliau juga menyinggung isu strategis mengenai efisiensi organisasi berbasis letak geografis, seperti wacana penataan wilayah kerja di daerah penyangga yang selama ini memiliki disparitas beban kerja yang cukup tinggi. “Kita harus melengkapi dokumen bisnis proses sampai level terkecil, karena nilai Zona Integritas kita sangat bergantung pada kelengkapan dokumen penataan tersebut,” ungkap Amalia dalam sambutannya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah II Palembang, Iskhaq Iskandar, menyatakan komitmennya untuk melakukan transformasi organisasi demi memperkuat peran lembaga dalam memfasilitasi mutu pendidikan tinggi. Ishaq menekankan bahwa penyamaan persepsi mengenai standar pelayanan sangat krusial, mengingat adanya tantangan berupa disparitas hukum dan kondisi geografis antar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang beragam di setiap wilayah kerja. Ia berharap melalui penataan ini, LLDIKTI dapat memberikan layanan akademik dan kelembagaan yang lebih maksimal serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Pertemuan ini juga membahas draf Organisasi dan Tata Kerja (OTK) terbaru serta rencana peningkatan eselonisasi bagi pimpinan lembaga untuk memperkuat fungsi koordinasi dengan kementerian. Amalia menjelaskan bahwa penataan jabatan fungsional, seperti Arsiparis, Analis Hukum, hingga Pranata Humas, saat ini sedang dalam tahap penghitungan formasi oleh Kemenpan RB agar sesuai dengan nomenklatur terbaru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya manusia di lingkungan LLDIKTI telah sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, seluruh perwakilan LLDIKTI berkomitmen untuk segera melakukan pendalaman materi terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan. Penguatan proses bisnis ini diharapkan mampu mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan utama LLDIKTI secara berkelanjutan. LLDIKTI optimis dapat menjadikan tahun 2026 sebagai momentum pencapaian standar keunggulan layanan (service excellence) yang berdampak langsung pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat.