MANADO – LLDIKTI Wilayah XVI memfasilitasi sesi konsultasi teknis melalui sistem SIAGA bagi pimpinan dan operator Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di kampus STF Seminari Pineleng. Sesi ini difokuskan pada pemberian panduan langsung mengenai pemenuhan persyaratan dosen dan kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi syarat utama dalam pengusulan program studi baru. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu PTS di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah dalam menyusun usulan yang sesuai dengan standar kementerian.
Ketua Tim Kerja Penataan Perguruan Tinggi Akademik, Henriette Minerva Wenno, membedah sejumlah poin krusial dalam regulasi terbaru, termasuk Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Salah satu syarat mutlak yang ditekankan adalah ketersediaan minimal lima orang dosen yang memiliki linearitas keilmuan serta data yang telah sinkron dalam sistem PDDIKTI dan SISTER. Ia juga mengingatkan agar setiap dokumen usulan diunggah dalam bentuk hasil pindai dari dokumen asli untuk menjaga validitas data dalam proses verifikasi.
Dalam sesi tersebut, tim teknis mengidentifikasi beberapa kendala umum yang sering menyebabkan penolakan usulan, seperti kurikulum yang kurang koheren dan ketidaksinkronan data sarana prasarana pada sistem SAPS. Untuk mengatasi hal tersebut, LLDIKTI Wilayah XVI menyediakan empat meja konsultasi khusus yang dipandu langsung oleh tim Direktorat Kelembagaan. Melalui metode Coaching Clinic ini, pengelola kampus mendapatkan solusi praktis atas permasalahan teknis yang mereka temukan di lapangan.
Ketua Tim Kerja Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XVI memastikan setiap PTS mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkonsultasi sesuai nomor urut yang telah dibagikan. Para peserta diajak untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap data dosen dan alamat domisili yang terdaftar guna menghindari hambatan saat verifikasi administratif oleh tim kementerian. Pendekatan interaktif ini dirancang agar pimpinan PTS memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengusulan prodi yang benar.
Menutup sesi bimbingan teknis tersebut, Ketua Tim Kerja Kelembagaan mengharapkan agar melalui pendampingan intensif ini, PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI semakin terampil dalam mengelola usulan kelembagaannya secara mandiri. Harapan besarnya adalah agar tertibnya administrasi dari tingkat kampus dapat mempercepat lahirnya program-program studi baru yang unggul di daerah. Ia juga menegaskan bahwa tim kerja kelembagaan siap memberikan layanan konsultasi lanjutan pasca kegiatan ini guna memastikan setiap usulan mencapai target persetujuan yang diharapkan.
