Gorontalo – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menekankan pentingnya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dan Gorontalo yang berlangsung di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dalam forum tersebut, Mendiktisaintek menyoroti peran strategis PTS dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperluas akses pendidikan tinggi di daerah.
Menurut data yang disampaikan, jumlah mahasiswa di Indonesia telah mencapai 10 juta orang, namun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi baru berada di angka 31%. Pemerintah menargetkan peningkatan APK menjadi 39% dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. “Kita masih punya pekerjaan besar untuk memastikan lebih banyak masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di kawasan timur,” ujar Brian.
Brian juga menggarisbawahi peran PTS dalam mendukung pengembangan industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Ia meyakini bahwa pertumbuhan sektor industri akan mendorong minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. “Kita ingin menciptakan ekosistem di mana munculnya industri akan membuka kebutuhan terhadap lulusan, sehingga secara langsung akan meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Brian mengumumkan bahwa kuota penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana (S1) di Perguruan Tinggi Negeri tidak akan ditambah. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada peningkatan kuota untuk program magister (S2) dan doktor (S3). Ia juga menyampaikan bahwa batasan usia 51 tahun untuk studi lanjut S3 akan dihapuskan, dan sedang disusun skema program kemitraan agar dosen dapat tetap mengajar sambil menempuh studi doktoral.
Tak hanya itu, Brian mendorong pemanfaatan bersama fasilitas laboratorium di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan aset negara yang seharusnya dapat diakses oleh dosen dari PTS untuk kegiatan penelitian. “Laboratorium itu milik pemerintah, bukan milik kampus tertentu. Maka harus terbuka bagi seluruh insan akademik,” tandasnya. Ia juga mengajak PTS untuk menjalin kemitraan aktif dengan dunia industri dan pemerintah daerah, agar tugas akhir mahasiswa dapat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di wilayah masing-masing.
